STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Standar Akuntansi Pemerintahan ditetapkan pertama kali dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. PP tersebut merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan juga merupakan pelaksanaan pasal 184 ayat (1) dan (3) Undang-Undang No. 32 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 secara ringkas memuat hal-hal sebagai berikut:

I.   Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan

     a. Pendahuluan

     b. Tujuan dan Strategi KSAP

     c. Pelaporan Keuangan Pemerintah

     d. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

II. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan

     a. Pendahuluan

     b. Lingkungan Akuntansi Pemerintahan

     c. Pengguna dan Kebutuhan Informasi

     d. Entitas Pelaporan

     e. Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan

     f.  Komponen Laporan Keuangan

     g. Dasar Hukum Pelaporan Keuangan

     h. Asumsi Dasar

      i. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

      j. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

     k. Kendala Informasi yang Relevan dan Andal

      l. Unsur Laporan Keuangan

    m. Pengakuan Unsur Laporan Keuangan

     n. Pengukuran Unsur Laporan Keuangan

III.Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP)

     a. PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan

     b. PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran

     c. PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas

     d. PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan

     e. PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan

     f.  PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi

     g. PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap

     h. PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

     j.  PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban

    k. PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan, Akuntansi dan Peristiwa Luar  Biasa

      l. PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian