PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PERATURAN PRESIDEN NO. 54 TAHUN 2010

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010. Peraturan Presiden ini menggantikan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2007.

Ruang Lingkup Peraturan Presiden ini yaitu:

1. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD.
2. Pengadaan Barang/Jasa untuk Investasi di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya  dibebankan kepada APBN/APBD.
3. Pengadaan Barang/Jasa yang dananya baik sebagian atau seluruhnya berasal dari pinjaman/hibah luar negeri (PHLN) berpedoman kepada Peraturan Presiden ini. Apabila ada perbedaan antara Peraturan Presiden ini dengan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku bagi pemberi pinjaman/hibah luar negeri, para pihak dapat menyepakati tata cara pengadaan yang akan dipergunakan.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Peraturan Presiden ini meliputi:

1. Barang
2. Pekerjaan Konstruksi
3. Jasa Konsultansi
4. Jasa Lainnya

Pemilihan Barang/Jasa dilakukan melalui:

1. Swakelola

Pengadaan melalui swakelola dapat dilakukan oleh:

• K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran
• Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola
• Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola

2. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

a. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya dilakukan melalui:

• Pelelangan yang terdiri dari Pelelangan Umum dan Pelelangan Sederhana
• Penunjukkan Langsung
• Pengadaan Langsung

b. Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan:

• Pelelangan Umum
• Pelelangan Terbatas
• Pemilihan Langsung
• Penunjukkan Langsung
• Pengadaan Langsung

c. Kontes/Sayembara dilakukan khusus untuk pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya yang merupakan hasil industri kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri.

Bersambung......