Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2010.
Ketua BPK Hadi Poernomo mengungkapkan pemeriksaan atas LKPP tahun 2010 meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
Dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2010, lanjutnya, pemerintah melaporkan realisasi pendapatan sebesar Rp995,27 triliun dan realisasi belanja sebesar Rp1.042 triliun. Realisasi Pendapatan Negara tahun 2010 tersebut mencapai 100,29% dari anggaran sebesar Rp992,4 triliun atau sebesar 117,26% dari pendapatan tahun 2009 sebesar Rp 848,76 triliun.
Ia melanjutkan, jenis pendapatan yang mengalami kenaikan paling tinggi dalam tahun 2010 adalah penerimaan perpajakan sebesar Rp103,38 triliun atau naik 16,68% dibanding tahun 2009. Realisasi penerimaan perpajakan tahun 2010 adalah sebesar Rp723,31 triliun atau mencapai 97,31% dari anggaran sebesar Rp743,33 triliun.
Kemudian untuk belanja negara tahun 2010, yang meliputi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah yabg seluruhnya berjumlah Rp1.042,12 triliun atau 92,54% dari anggaran sebesar Rp1.126,15 triliun. Belanja negara juga mengalami kenaikan sebesar Rp104,74 triliun jika dibandingkan belanja negara tahun 2009 sebesar Rp937,38 triliun.
Ketua BPK Hadi Poernomo mengungkapkan pemeriksaan atas LKPP tahun 2010 meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
Dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2010, lanjutnya, pemerintah melaporkan realisasi pendapatan sebesar Rp995,27 triliun dan realisasi belanja sebesar Rp1.042 triliun. Realisasi Pendapatan Negara tahun 2010 tersebut mencapai 100,29% dari anggaran sebesar Rp992,4 triliun atau sebesar 117,26% dari pendapatan tahun 2009 sebesar Rp 848,76 triliun.
Ia melanjutkan, jenis pendapatan yang mengalami kenaikan paling tinggi dalam tahun 2010 adalah penerimaan perpajakan sebesar Rp103,38 triliun atau naik 16,68% dibanding tahun 2009. Realisasi penerimaan perpajakan tahun 2010 adalah sebesar Rp723,31 triliun atau mencapai 97,31% dari anggaran sebesar Rp743,33 triliun.
Kemudian untuk belanja negara tahun 2010, yang meliputi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah yabg seluruhnya berjumlah Rp1.042,12 triliun atau 92,54% dari anggaran sebesar Rp1.126,15 triliun. Belanja negara juga mengalami kenaikan sebesar Rp104,74 triliun jika dibandingkan belanja negara tahun 2009 sebesar Rp937,38 triliun.
Kenaikan pendapatan negara jauh lebih besar dibanding kenaikan belanja negara. Kenaikan pendapatan yang lebih besar dibanding kenaikan belanja tersebut telah menekan defisit sehingga semakin kecil. Defisit anggaran 2010 mencapai sebesar RP46,85 triliun atau sekitar setengah dari defisit 2009 sebesar Rp88,62 triliun.
"Sebagaimana tercermin dari LKPP 2010, defisit anggaran negara yang menurun diimbangi dengan menurunnya pembiayaan. Pembiayaan pada 2010 sebesar Rp91,55 triliun atau 81,32 persen dibandingkan pembiayaan pada 2009 yang mencapai Rp112,58 triliun," ujarnya.
Pada neraca pemerintah Pusat, Hadi menyebutkan total aset disajikan sebesar Rp2.423,69 triliun atau naik sebesar Rp300,79 triliun dibandingkan total aset tahun 2009 sebesar Rp2.122,9 triliun. Kenaikan total aset tersebut terutama berasal dari kenaikan aset tetap yang mencapai Rp205,3 triliun dan dicatatnya aset lain-lain non tanah Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) yang sudah selesai di inventarisasi dan dinilai kembali sebesar Rp54,44 triliun dari neraca.
"Kenaikan aset tetap tersebut berasal dari pengadaan aset tetap tahun 2010 dan hasil penilaian kembali aset tetap yang diperoleh sebelum penyusunan neraca awal," jelasnya.
Pada sisi pasiva, tambah Hadi, Pemerintah Pusat menyajikan kewajiban sebesar Rp1.796 triliun yang terutama bersumber dari utang jangka panjang dalam dan luar negeri sebesar Rp1.594,73 triliun. Saldo Anggaran Lebih (SAL) per 31 Desember 2010 sebesar Rp97,74 triliun dengan saldo kas dan setara kas sebesar Rp117,33 triliun.
Dengan demikian, BPK memberikan opini WDP (qualified opinion) atau sama dengan opini yang diberikan BPK atas LKPP tahun 2009.
"Hal ini merupakan hasil kerja keras Pemerintah untuk menjaga kualitas akuntabilitas keuangan negara. Opini LKPP ini sejalan dengan kualitas keuangan Bendahara Umum Negara (BUN) dan laporan keuangan kementerian negara/lembaga (LKKL)," ungkapnya.
Dengan demikian, Hadi menyatakan BPK memberikan penghargaan kepada pemerintah yang telah banyak mengikuti rekomendasi BPK sehingga opini pada Kementeraian/Lembaga banyak mengalami peningkatan. "Opini atas LKKL yang merupakan elemen utama LKPP, menunjukkan kemajuan yang signifikan," tegasnya.
Jumlah KL yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK telah meninhkat pesat dari 35 pada 2008, menjadi 45 pada tahun 2009, dan tahun 2010 sebanyak 53 KL. Sedangakan LKBUN tahun 2010 untuk pertama kalinya diberikan opini, langsung mendapatkan opini WDP.
Pemerintah juga telah memenuhi sebagian besar pemenuhan kriteria transparansi fiskal yang dikeluarkan oleh International Monetary Fund (IMF). Hasil review pada tahun 2010 menunjukkan dari 45 kriteria yang ditetapkan, 20 kriteria sudah terpenuhi, 24 kriteria belum spenuhnya terpenuhi, dan 1 kriteria belum terpenuhi
"Sebagaimana tercermin dari LKPP 2010, defisit anggaran negara yang menurun diimbangi dengan menurunnya pembiayaan. Pembiayaan pada 2010 sebesar Rp91,55 triliun atau 81,32 persen dibandingkan pembiayaan pada 2009 yang mencapai Rp112,58 triliun," ujarnya.
Pada neraca pemerintah Pusat, Hadi menyebutkan total aset disajikan sebesar Rp2.423,69 triliun atau naik sebesar Rp300,79 triliun dibandingkan total aset tahun 2009 sebesar Rp2.122,9 triliun. Kenaikan total aset tersebut terutama berasal dari kenaikan aset tetap yang mencapai Rp205,3 triliun dan dicatatnya aset lain-lain non tanah Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) yang sudah selesai di inventarisasi dan dinilai kembali sebesar Rp54,44 triliun dari neraca.
"Kenaikan aset tetap tersebut berasal dari pengadaan aset tetap tahun 2010 dan hasil penilaian kembali aset tetap yang diperoleh sebelum penyusunan neraca awal," jelasnya.
Pada sisi pasiva, tambah Hadi, Pemerintah Pusat menyajikan kewajiban sebesar Rp1.796 triliun yang terutama bersumber dari utang jangka panjang dalam dan luar negeri sebesar Rp1.594,73 triliun. Saldo Anggaran Lebih (SAL) per 31 Desember 2010 sebesar Rp97,74 triliun dengan saldo kas dan setara kas sebesar Rp117,33 triliun.
Dengan demikian, BPK memberikan opini WDP (qualified opinion) atau sama dengan opini yang diberikan BPK atas LKPP tahun 2009.
"Hal ini merupakan hasil kerja keras Pemerintah untuk menjaga kualitas akuntabilitas keuangan negara. Opini LKPP ini sejalan dengan kualitas keuangan Bendahara Umum Negara (BUN) dan laporan keuangan kementerian negara/lembaga (LKKL)," ungkapnya.
Dengan demikian, Hadi menyatakan BPK memberikan penghargaan kepada pemerintah yang telah banyak mengikuti rekomendasi BPK sehingga opini pada Kementeraian/Lembaga banyak mengalami peningkatan. "Opini atas LKKL yang merupakan elemen utama LKPP, menunjukkan kemajuan yang signifikan," tegasnya.
Jumlah KL yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK telah meninhkat pesat dari 35 pada 2008, menjadi 45 pada tahun 2009, dan tahun 2010 sebanyak 53 KL. Sedangakan LKBUN tahun 2010 untuk pertama kalinya diberikan opini, langsung mendapatkan opini WDP.
Pemerintah juga telah memenuhi sebagian besar pemenuhan kriteria transparansi fiskal yang dikeluarkan oleh International Monetary Fund (IMF). Hasil review pada tahun 2010 menunjukkan dari 45 kriteria yang ditetapkan, 20 kriteria sudah terpenuhi, 24 kriteria belum spenuhnya terpenuhi, dan 1 kriteria belum terpenuhi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar