Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mendapat opini disclaimer untuk laporan keuangan 2010.
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo mengungkapkan, berdasar Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) tahun 2010 terdapat 2 kementerian yang masih mendapatkan tidak mendapatkan opini (disclaimer). Kedua kementerian tersebut adalah Kemendiknas dan Kemenkes. "Tahun 2010 ini ada 2 kementerian yang disclaimer, kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Kesehatan," ujarnya dalam jumpa pers di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (31/5).
Ia menjelaskan, penilaian tersebut sehubungan dengan laporan keuangan yang tidak sesuai Standard Akuntansi Pemerintahan (SAP), penyajian pelaporan kurang lengkap, tidak patuh terhadap undang-undang, serta lemahnya Sistem Pengendalian Internal (SPI). "Itu karena laporan keuangan tidak sesuai SAP, full penyajiannya kurang lengkap, ketidakpatuhan perundang-undangan, dan SPI-nya lemah," tuturnya.
Sebagai informasi, Kementerian Lembaga (K/L) yang masih mendapatkan penilaian tidak mendapatkan opini (disclaimer) mengalami penurunan. Pada tahun 2006 sebanyak 36 KL, tahun 2007 sebanyak 33 KL, tahun 2008 sebanyak 18 KL, tahun 2009 sebanyak 8 KL.
Sementara, Jumlah KL yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK telah meningkat pesat dari 7 KL pada tahun 2006, 16 KL pada tahun 2007, 35 pada 2008, menjadi 45 pada tahun 2009, dan tahun 2010 sebanyak 53 KL. Sedangakan LKBUN tahun 2010 untuk pertama kalinya diberikan opini, langsung mendapatkan opini WDP.
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo mengungkapkan, berdasar Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) tahun 2010 terdapat 2 kementerian yang masih mendapatkan tidak mendapatkan opini (disclaimer). Kedua kementerian tersebut adalah Kemendiknas dan Kemenkes. "Tahun 2010 ini ada 2 kementerian yang disclaimer, kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Kesehatan," ujarnya dalam jumpa pers di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (31/5).
Ia menjelaskan, penilaian tersebut sehubungan dengan laporan keuangan yang tidak sesuai Standard Akuntansi Pemerintahan (SAP), penyajian pelaporan kurang lengkap, tidak patuh terhadap undang-undang, serta lemahnya Sistem Pengendalian Internal (SPI). "Itu karena laporan keuangan tidak sesuai SAP, full penyajiannya kurang lengkap, ketidakpatuhan perundang-undangan, dan SPI-nya lemah," tuturnya.
Sebagai informasi, Kementerian Lembaga (K/L) yang masih mendapatkan penilaian tidak mendapatkan opini (disclaimer) mengalami penurunan. Pada tahun 2006 sebanyak 36 KL, tahun 2007 sebanyak 33 KL, tahun 2008 sebanyak 18 KL, tahun 2009 sebanyak 8 KL.
Sementara, Jumlah KL yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK telah meningkat pesat dari 7 KL pada tahun 2006, 16 KL pada tahun 2007, 35 pada 2008, menjadi 45 pada tahun 2009, dan tahun 2010 sebanyak 53 KL. Sedangakan LKBUN tahun 2010 untuk pertama kalinya diberikan opini, langsung mendapatkan opini WDP.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar