PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DARI APBD

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Pemberian hibah paling sedikit harus memenuhi syarat:

a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;

b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan memenuhi persyaratan penerima hibah.

c. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Hibah dapat diberikan kepada:

a. pemerintah;

b. pemerintah daerah lainnya;

c. perusahaan daerah;

d. masyarakat; dan/atau

e. organisasi kemasyarakatan.

Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

(1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.

(2) Pemberian bantuan sosial dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pemberian bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:

a.   selektif;

b.   memenuhi persyaratan penerima bantuan;

c.   bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; sesuai tujuan penggunaan.

Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

Pedoman Lebih Lanjut DOWNLOAD PERMENDAGRI BERIKUT INI.