KEBIJAKAN MONETER NOPEMBER 2011

STATEMENT KEBIJAKAN MONETER

Dewan Gubernur Bank Indonesia menilai bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tetap kuat meskipun kekhawatiran terhadap prospek ekonomi dunia masih tinggi. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan III 2011 mencapai 6,5% yang didukung oleh tingginya ekspor dan kuatnya konsumsi. Pencapaian tersebut mengindikasikan masih terbatasnya dampak gejolak ekonomi global terhadap perekonomian domestik. Pada triwulan IV 2011, pertumbuhan ekonomi berpotensi lebih tinggi dari triwulan sebelumnya, ditopang oleh masih kuatnya konsumsi rumah tangga dan ekspor serta prakiraan peningkatan belanja Pemerintah pada bulan terakhir. Prakiraan kuatnya konsumsi rumah tangga didukung oleh terjaganya daya beli dan optimisme konsumen. Sementara itu, pertumbuhan ekspor diprakirakan masih tinggi. Secara keseluruhan tahun 2011, pertumbuhan ekonomi diprakirakan mencapai 6,5%. Sektor-sektor yang diprakirakan menjadi pendorong utama adalah sektor industri, sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor transportasi dan komunikasi.

Dewan Gubernur berpandangan hingga saat ini pasar keuangan domestik terus membaik. Kondisi yang membaik tersebut seiring dengan berbagai langkah kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia dan Pemerintah dalam memitigasi dampak gejolak ekonomi global. Hal itu tercermin pada kinerja bursa saham yang meningkat dan imbal hasil SBN yang menurun. Di sisi lain, suku bunga pasar uang antar bank juga cenderung menurun seiring dengan tersedianya likuiditas yang memadai. Dalam kaitan ini penyesuaian BI Rate ke level 6,0% diharapkan dapat memperbaiki struktur suku bunga menurut berbagai tenor jatuh tempo.

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada triwulan IV 2011 diprakirakan akan mengalami surplus yang cukup besar setelah mengalami defisit pada triwulan sebelumnya. Defisit NPI pada triwulan III 2011 lebih banyak disebabkan oleh imbas negatif dari krisis utang di Eropa yang memicu sebagian investor asing keluar dari pasar saham dan surat utang negara. Sementara itu, sentimen positif pada prospek perekonomian Indonesia dan masih menariknya imbal hasil investasi di Indonesia diprakirakan menjadi daya dorong masuknya kembali modal asing ke Indonesia pada triwulan IV 2011 sehingga memperbaiki kinerja transaksi modal dan finansial (TMF). Selain itu, penarikan utang luar negeri juga diperkirakan tetap tinggi sejalan dengan realisasi investasi swasta dan pengeluaran Pemerintah yang meningkat pada triwulan IV 2011. Untuk keseluruhan tahun 2011, NPI diprakirakan masih akan mencatat surplus yang cukup besar. Sementara itu, cadangan devisa pada akhir Oktober 2011 tercatat sebesar 114 miliar dolar AS atau setara dengan 6,6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah.

Nilai tukar rupiah masih mengalami tekanan dengan intensitas dan pergerakan yang lebih rendah. Pada Oktober 2011, nilai tukar rupiah secara rata-rata melemah 1,36% (mtm) menjadi Rp8.865 per dolar AS. Risiko terkait prospek ekonomi Eropa dan AS telah mendorong investor melakukan penyesuaian instrumen investasinya sehingga menimbulkan tekanan pada nilai tukar. Selain itu, permintaan valas untuk memenuhi pembayaran impor yang meningkat juga turut menekan nilai tukar rupiah. Namun, berbagai langkah kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah dapat membatasi tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Bank Indonesia terus memonitor perkembangan nilai tukar rupiah dan memastikan kecukupan likuiditas rupiah dan valas yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan pasar domestik.

Tekanan inflasi terus menurun seiring dengan penurunan harga komoditas global, pasokan yang memadai serta ekspektasi inflasi yang membaik. IHK pada Oktober 2011 mengalami deflasi sebesar 0,12% (mtm) atau 4,42% (yoy), didorong oleh deflasi kelompok inti dan volatile food. Deflasi kelompok inti antara lain diakibatkan oleh menurunnya harga komoditas global, khususnya emas. Sementara itu, deflasi harga bahan pangan sejalan dengan memadainya pasokan yang didukung oleh membaiknya produksi dan impor serta lancarnya distribusi. Inflasi tahun 2011 diprakirakan akan menuju batas bawah target inflasi pada kisaran 4%.

Perkembangan sistem perbankan menunjukkan stabilitas yang tetap terjaga dengan fungsi intermediasi yang membaik, meskipun sempat terjadi gejolak di pasar keuangan akibat pengaruh global. Terjaganya stabilitas industri perbankan dicerminkan oleh tingginya rasio kecukupan modal (CAR/Capital Adequacy Ratio) yang berada jauh di atas minimum 8% dan rendahnya rasio kredit bermasalah (NPL/Non Performing Loan) gross di bawah 5%. Sementara itu, penyaluran kredit untuk pembiayaan kegiatan perekonomian terus meningkat, sebagaimana tercermin pada pertumbuhan kredit yang mencapai 25,3% (yoy) hingga akhir September 2011 dengan kredit investasi sebesar 31,1% (yoy) dan kredit modal kerja sebesar 24% (yoy) serta kredit konsumsi sebesar 23,8% (yoy). Bank Indonesia tetap fokus menjaga stabilitas sistem perbankan dan memperkuat fungsi intermediasi dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, sehingga perekonomian nasional tetap dapat mencapai pertumbuhan yang optimal di tengah kekhawatiran terhadap prospek perekonomian global.

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada tanggal 10 November 2011 memutuskan untuk menurunkan kembali BI Rate sebesar 50 bps menjadi 6,00%. Penurunan BI Rate tersebut sejalan dengan tekanan inflasi ke depan yang semakin rendah sekaligus sebagai langkah perbaikan terhadap struktur suku bunga (term structure) jangka pendek, menengah dan panjang. Penurunan tersebut juga dimaksudkan untuk mengurangi dampak memburuknya prospek ekonomi global terhadap perekonomian Indonesia. Indikator produksi dan konsumsi negara-negara maju masih terus melambat, sementara pasar keuangan global masih cenderung volatile meskipun sempat rebound. Sementara itu, kondisi pasar keuangan domestik semakin stabil disertai sentimen pasar yang positif seiring dengan berbagai kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia bersama dengan Pemerintah. Ke depan, Dewan Gubernur terus mewaspadai perkembangan ekonomi global yang masih diliputi ketidakpastian, seiring belum solidnya penyelesaian masalah utang dan fiskal di Eropa dan AS. Dewan Gubernur akan menempuh respons suku bunga serta bauran kebijakan moneter dan makroprudensial lainnya untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan memitigasi potensi penurunan kinerja perekonomian Indonesia dengan tetap mengutamakan pencapaian sasaran inflasi, yaitu 5%±1% pada tahun 2011 dan 4,5%±1% pada tahun 2012.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA 2012

DPR RI akhirnya mengesyahkan RUU APBN 2012 menjadi UU pada Paripurna 28/10/2011, di Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta.

Asumsi APBN 2012 antara lain pertumbuhan ekonomi 6,7 persen, inflasi 5,3 persen, nilai tukar rupiah Rp 8.800. Tingkat suku bunga SPN 3 bulan 6 persen dari asumsi 6,5 persen, harga minyak 90 US$/ barel dan lifting minyak 950 ribu/ barel.

Perhitungan pendapatan negara dan hibah sebesar Rp1.311.386,7 miliar sedangkang belanja negara sebesar Rp1.1435.406,7 miliar.Besaran defisit tahun 2012 sebesar Rp 124,020 triliun atau 1,5% dari PDB.
Belanja negara ditetapkan sebesar Rp 1.435,406 triliun yang terdiri dari pemerintah pusat ditetapkan sebesar Rp 964,997 triliun dan dana transfer daerah sebesar Rp 470,409 miliar.

Terkait belanja pemerintah pusat, DPR menyetujui angka Rp964,9 miliar yang terdiri dari belanja pegawai Rp215,7 miliar, belanja barang Rp142,2 miliar, belanja modal Rp168,2 miliar, pembayaran bunga utang Rp122,2 miliar dan subsidi energi Rp168,5 miliar. Sedangkan dana transfer ke daerah senilai Rp470,4 miliar.

Untuk subsidi listrik, DPR sepakat dengan angka Rp44,9 miliar. Angka ini termasuk pembayaran kekurangan subsidi 2010 hasil audit BPK sebesar Rp4.506,8 miliar. “Subdisi non energi Rp40.290,34 miliar, belanja hibah Rp 1.796,8 miliar, bantuan sosial Rp64.928,59 miliar dan belanja lain-lain Rp28.504 miliar” jelas Mekeng.

Anggaran pendidikan, DPR menyepakati Rp289.957,8 miliar atau sebesar 20,2 persen dari total belanja negara. Untuk transfer ke daerah 2012 Rp470.409,5 miliar yang bersumber dari dana perimbangan Rp399.985,6 miliar dan dana otonomi khusus dan penyesuian sebesar Rp70.423,9 miliar, yang dialokasikan untuk Aceh Rp5.476,3 miliar, Papua Rp3.833,4 miliar serta Papua Barat Rp1.642,9 miliar. Papua dan Papua Barat juga mendapat tambahan infrastruktur Rp571,4 miliar dan Rp428,6 miliar.

40 ORANG TERKAYA INDONESIA 2011 VERSI FORBES

Keluarga Hartono, Susilo Wonowidjojo dan Eka Tjipta Widjaja kembali menduduki posisi teratas sebagai orang-orang terkaya di Indonesia tahun ini, versi majalah Forbes. Total kekayaan mereka bertiga bertambah 7,5 miliar dolar AS dalam setahun, atau lebih dari separuh total kekayaan 40 orang terkaya di negeri ini.

Dalam majalah Forbes yang terbit Rabu (23/11) waktu setempat, dijelaskan, tahun 2011 ketiga konglomerat papan atas itu memiliki kekayaan senilai 32,5 miliar dolar AS, atau 38 persen dari total nilai kekayaan 40 orang terkaya di Indonesia.

Inilah daftar 40 orang terkaya di Indonesia Versi Forbes:
1. R Budi dan Michael Hartono (14 miliar dollar AS)
2. Susilo Wonowidjojo (10 miliar dollar AS)
3. Eka Tjipta Widjaja (8 miliar dollar AS)
4. Low Tuck Kwong (3,7 miliar dollar AS)
5. Anthoni Salim (3,6 miliar dollar AS)
6. Sukanto Tanoto (2,8 miliar dollar AS)
7. Martua Sitorus (2,7 miliar dollar AS)
8. Peter Sondakh (2,6 miliar dollar AS)
9. Putera Sampoerna (2,4 miliar dollar AS)
10. Achmad Hamami (2,2 miliar dollar AS)
11. Chairul Tanjung (2,1 miliar dollar AS)
12. Boenjamin Setiawan (2 miliar dollar AS)
13. Sri Prakash Lohia (1,7 miliar dollar AS)
14. Murdaya Poo (1,5 miliar dollar AS)
15. Tahir (1,4 miliar dollar AS)
16. Edwin Soeryadjaya (1,35 miliar dollar AS)
17. Kiki Barki (1,3 miliar dollar AS)
18. Garibaldi Thohir (1,3 miliar dollar AS)
19. Sjamsul Nursalim (1,22 miliar dollar AS)
20. Ciliandra Fangiono (1,210 miliar dollar AS)
21. Eddy Wiliam Katuari (1,2 miliar dollar AS)
22. Hary Tanoesoedibjo (1,19 miliar dollar AS)
23. Kartini Muljadi (1,15 miliar dollar AS)
24. TP Rachmat (1,140 miliar dollar AS)
25. Djoko Susanto (1,040 miliar dollar AS)
26. Harjo Sutanto (1 miliar dollar AS)
27. Ciputra (950 juta dollar AS)
28. Samin Tan (940 juta dollar AS)
29. Benny Subianto (900 juta dollar AS)
30. Aburizal Bakrie (890 juta dollar AS)
31. Engki Wibowo dan Jenny Quantero (810 juta dollar AS)
32. Hashim Djojohadikusumo (790 juta dollar AS)
33. Soegiarto Adikoesoemo (770 juta dollar AS)
34. Kuncoro Wibowo (730 juta dollar AS)
35. Muhammad Aksa Mahmud (710 dollar dolar AS)
36. Husain Sjojonegoro (700 juta dollar AS)
37. Sandiaga Uno (660 juta dollar AS)
38. Mochtar Riady (650 juta dollar AS)
39. Triatma Haliman (640 juta dollar AS)
40. Handojo Santosa (630 juta dolar AS)

FLOW CHART SOP USULAN FORMASI PNS

PANDUAN UNTUK TURIS DAN PENDATANG DI NUSA TENGGARA TIMUR (NTT)

 

KOMODO ISLAND

Nusa Tenggara Timur adalah Provinsi yang terdiri dari tiga kepulauan besar dan yang disingkat menjadi Flobamora (Flores, Sumba, Timor dan Alor). Provinsi Nusa Tenggra Timur, yang terdiri dari 646 pulau-pulau besar dan kecil. Dari jumlah tersebut hanya 218 pulau yang memiliki penduduk dan terdapat 598 tidak memiliki penduduk, seperti pulau Berbatu, Alang-alang dan Savanah dengan pasir pantai yang bisa mendapat investasi besar untuk di exploitasi.
Letak astronomis Nusa Tengara Timur berada pada 8 - 12 lintang selatan dan 188 – 125 lintang barat, kondisi geografis seperti pengaruh iklim dan potensi keindahan alam Nusa Tenggara Timur.
Kelompok pulau-pulau di Nusa Tenggara Timur menyebar dari pulau-pulau di Manggarai Barat dimana pulau Komodo dan Rinca yang seperti Varanus Komodoensis, Hewan purba yang masih hidup sampai sekarang, pulau-pulau kecil di Riung dengan taman laut yang membuat dunia kagum, ini akan lebih menakjubkan dengan keindahan alam perbukitan dengan danau tiga warna Kelimutu.
Nusa Tenggara Timur dapat ditempuh malalui udara, yaitu Kupang dari berbagai daerah di Indonesia dan dari Australia. Maumere dapat ditempuh dari Jakarta, Surabaya dan Denpasar. Waingapu dapat dicapai dari Jakarta, Surabaya dan Denpasar, Labuan Bajo dapat ditempuh melalui perjalanan di udara dari Jakarta, Surabaya, Denpasar, Mataram dan Bima, sementara itu melalui Laut dapat di tempuh dari Ende, Maumere, Larantuka, Kalabahi dan Kupang, untuk transportsi Darat ditempuh melalui dari Bima ke Labuan Bajo.
Di Kupang ada 5 jenis penerbangan diantaranya adalah Merpati Nusantara Airlines, Batavia Air, Garuda City, Trans Nusa dan Lion Air, Sementara itu pengiriman layanan ditangani oleh Pelni (Pelayanan Nasional) Kapal Seperti MS (Motor Ship) Awu, Sirimau, Bukit Siguntang.
Untuk mencapai wilayah seluruh NTT Ada juga 4 Kapal serbaguna. Sementara itu layanan penyeberangan ditangani oleh PT. ASDP (Sungai dan Penyebrangan) Such PMS (Passenger Motor Ship) Umakala, Ile Ape, lle mandiri dan PMS Kambonira, selian itu ada 2 Feri, yaitu Experss Bahari dan Sinar Gemilang transportasi.

Beberapa Tempat Menarik:

Teluk Maumere dengan terumbu karang dan ikan dihiasi indah adalah sumber daya alam yang tidak akan ada jika tidak diintegrasikan dengan snorkeling standart internasional dipulau Koppa dan Teluk Kupang yang kaya berbagai macam taman yang indah.
Desa Boty dengan budaya primitive terintegrasi dengan budaya yang unik dengan keajaiban Belu dan Pasola dengan pertunjukan Kuda dan lempar lembing serta mau menunjukan betapa beraninya pemuda bangsa ini dalam perjuangan melawan penjajah
Desa Tradisional Lai Tarung dengan megalitik yang menarik dan terus memegang kostum dan warisan tradisional nenek moyang bangsa ini menunjukan bagaimana menjadi bangsa yang berbudaya berapresiasi kepada leluhur.

Beberapa Panduan/Informasi Penting Bagi Turis dan Pendatang:

1. Peta Wisata NTT Download Disini.

2. Informasi Akomodasi/Hotel di NTT  Download Disini.

3. Informasi Pusat Kerajinan/Shopping Centre di NTT Download Disini.

4. Night Life di NTT Download Disini.

5. Atraksi Wisata di NTT Download Disini.
6. Rumah Makan/Restauran di NTT Download Disini.

7. Maskapai Penerbangan di NTT Download Disini.
8. Biro Perjalanan di NTT Download Disini.
9. Bank/Jasa Penukaran Valas di NTT Download Disini.
10. Rumah Sakit/Layanan Kesehatan di NTT Download Disini.

TUNJANGAN KINERJA / REMUNERASI KEMENTRIAN DAN LEMBAGA

SETAPAK demi setapak reformasi birokrasi (RB) terus bergulir di sejumlah kementerian/ lembaga(K/L). Embrio RB sejatinya telah dirintis sejak 2002 silam ketika Kementerian Keuangan berada di bawah komando Sri Mulyani selaku menteri keuangan. Pada 2008 secara resmi Menkeu mendeklarasikan penerapan RB di instansi yang dipimpinnya. Kebijakan di lingkungan Kemenkeu kemudian ditularkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Mahkamah Agung (MA) sebagai pilot project penerapan RB. Kini 14 kementerian /Iem­baga (K/L) sudah melaksanakan RB di tempat masing-masing. 

Jumlah itu terbilang masih sedikit mengingat di instansi pusat saja terdapat 7 kesekretariatan, 34 kementerian, 28 Iembaga pemerintah non kementerian (LPNK) 88 lembaga non struktural (LNS) dan 22 lembaga penyiaran publik.

Adapun di daerah sendiri terdiri dari 33 provinsi, 398 kabupaten dan 93 kota Semua itu harus direform secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Bisa dibayangkan betapa berat pekerjaan mereformasi birokrasi terhadap sejumlah K/L pusat dan daerah yang harus dilakukan.

Beberapa program RB yang dilaksanakan antara lain merilis beberapa UU baru terkait modernisasi pengelolaan PNS. Kajian jumlah PNS yang berlebihan dari segi kuantitas dan minim dari segi kompetensi. Juga masalah tingkat gaji (basic salary) rendah serta jumlah tunjangan yang mendominasi take home pay (THP) serta jauhnya jumlah besarnya salary dibandingkan swasta (terutama mereka yang menduduki posisi senior).

Bahwa dengan dilaksanakannya Reformasi Birokrasi, maka dalam upaya peningkatan kinerja Pegawai Negeri beberapa kementrian dan lembaga telah mendapat tunjangan kinerja (Tukin)/remunerasi diluar gaji yang mulainya dan besarnya berbeda-beda yaitu:

1. Kementrian Keuangan  Tahun 2007 Tabel Tukin Download Disini.

2. Mahkamah Agung Tahun 2008 Tabel Tukin Download Disini.

3. Sekretariat Negara Tahun 2009 Tabel Tukin Download Disini.

4. Menko Perekonomian Tahun 2010 Tabel Tukin Download Disini.

5. Menko Polhukam Tahun 2010 Tabel Tukin Download Disini.

6. Menko Kesra Tahun 2010 Tabel Tukin Download Disini.

7. TNI Tahun 2010 Tabel Tukin Download Disini.

8. Polri Tahun 2010 Tabel Tukin Download Disini.

9. Kementrian Pertahanan Tahun 2010 Tabel Tukin Download Disini.

10. Kemenpan dan RB Tahun 2010 Tabel Tukin Download Disini.

11. Bappenas Tahun 2010 Tabel Tukin Download Disini.

12. BPKP Tahun 2010 Tabel Tukin Download Disini.

13. Kementrian Hukum dan HAM Tahun 2011 Tabel Tukin Download Disini.

14. Kejaksaan Tahun 2011 Tabel Tukin Download Disini.

MEKANISME PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA SATKER BADAN LAYANAN UMUM (BLU)

Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang danlatau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Pendapatan BLU adalah hak BLU yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang telah diterima dalam kas BLU pada periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Belanja BLU adalah kewajiban BLU yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang telah dibayar dari kas BLU pada periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Dalam rangka mempertanggungjawabkan pendapatan dan belanja yang sumber dananya berasal dari PNBP yang digunakan langsung, satker BLU mengajukan SP3B BLU ke KPPN.

Berdasarkan SP3B BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal KPPN menerbitkan SP2B BLU sebagai pengesahan terhadap pendapatan dan belanja yang sumber dananaya berasal dari PNBP yang digunakan langsung.

Lebih Lanjut Tata Cara Pengesahan dan Belanja BLU Download Perdirjennya Disini.

KEBIJAKAN MONETER TRW III TAHUN 2011

Respons Kebijakan Moneter Triwulan III 2011

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada tanggal 11 Oktober 2011 memutuskan untuk menurunkan BI Rate sebesar 25 bps menjadi 6,50%. Bank Indonesia juga akan tetap menempuh langkah-langkah stabilisasi nilai tukar rupiah khususnya dari dampak gejolak pasar keuangan global. Keputusan ini diambil sejalan dengan keyakinan Bank Indonesia bahwa inflasi pada akhir tahun ini maupun tahun depan akan berada di bawah 5%. Selain itu, langkah-langkah tersebut ditempuh sebagai antisipasi untuk memitigasi dampak penurunan kinerja ekonomi dan keuangan global terhadap kinerja perekonomian Indonesia. Ke depan, Dewan Gubernur akan terus mencermati perkembangan ekonomi dan keuangan global serta menempuh respons suku bunga serta bauran kebijakan moneter dan makroprudensial lainnya untuk memitigasi potensi penurunan kinerja perekonomian Indonesia tersebut dengan tetap mengutamakan pencapaian sasaran inflasi, yaitu 5%±1% pada tahun 2011 dan 4,5%±1% pada tahun 2012.

Tingginya risiko dan ketidakpastian di pasar keuangan global serta kecenderungan menurunnya kinerja perekonomian global akibat permasalahan utang dan fiskal di Eropa dan AS perlu terus diwaspadai. Perhatian terutama ditujukan pada dampak jangka pendek melalui jalur finansial berupa melemahnya bursa saham, meningkatnya indikator risiko utang, dan tekanan pembalikan arus modal portofolio (capital reversals) oleh investor global dari emerging economies, termasuk Indonesia. Sementara itu, kinerja perekonomian global terindikasi melemah seperti tercermin pada perlambatan kegiatan produksi dan penjualan ritel yang disertai dengan tingkat keyakinan konsumen yang melemah di negara maju dan koreksi sejumlah harga komoditas internasional. Di sisi lain, tekanan inflasi mulai mereda, meski inflasi negara emerging markets masih relatif tinggi sehingga terjadi pergeseran respons kebijakan moneter ke arah netral atau akomodatif. Ke depan, secara keseluruhan Dewan Gubernur melihat kecenderungan menurunnya pertumbuhan ekonomi negara maju, melambatnya volume perdagangan dunia, dan menurunnya harga komoditas global. Sementara itu di sektor keuangan, tingginya ekses likuiditas global dan persespi resiko investor masih akan mendorong tetap derasnya aliran modal asing masuk ke negara-negara emerging economies, termasuk Indonesia, baik dalam bentuk PMA maupun investasi portofolio.

Fundamental ekonomi dan perbankan nasional tetap kuat di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap prospek ekonomi dunia. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2011 diperkirakan akan lebih tinggi, terutama didukung oleh konsumsi dan kegiatan investasi sehingga secara keseluruhan tahun 2011 dapat mencapai 6,6%. Sejauh ini, dampak gejolak ekonomi global lebih dirasakan di pasar keuangan, sementara sektor riil relatif belum terpengaruh. Namun, perekonomian global yang melemah diperkirakan akan memengaruhi kinerja ekonomi domestik pada tahun 2012, baik melalui dampaknya pada pasar keuangan maupun terhadap kegiatan perdagangan internasional. Pertumbuhan ekonomi domestik tahun 2012 diprakirakan berada di sekitar 6,2%-6,7%. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh konsumsi yang tetap kuat dan investasi yang meningkat, namun ekspor akan menghadapi tekanan. Secara sektoral, seluruh sektor ekonomi diprakirakan akan tumbuh dengan baik. Sektor-sektor yang diprakirakan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi ke depan, antara lain sektor industri; sektor perdagangan, hotel dan restoran; dan sektor transportasi dan komunikasi.

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada triwulan IV 2011 diprakirakan akan kembali surplus setelah mengalami tekanan akibat terjadinya aliran modal keluar pada triwulan sebelumnya. Secara keseluruhan tahun 2011, NPI diprakirakan akan tetap mencatat surplus yang cukup besar. Surplus NPI ini diprakirakan akan tetap berlangsung pada tahun 2012 terutama didukung oleh surplus transaksi modal dan finansial yang terus meningkat, baik dalam bentuk investasi portofolio maupun investasi langsung. Sejalan dengan itu, cadangan devisa pada akhir September 2011 tercatat sebesar 114,5 miliar dolar AS, atau setara dengan 6,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah. Jumlah cadangan devisa tersebut lebih dari cukup untuk mendukung kestabilan nilai tukar rupiah.

Nilai tukar rupiah pada triwulan III 2011 mengalami tekanan, khususnya pada bulan September 2011. Pada triwulan III 2011, nilai tukar rupiah melemah 2,42% (ptp) menjadi Rp8.790 per dolar AS dengan volatilitas yang meningkat. Namun, pelemahan nilai tukar rupiah tersebut masih sejalan dengan pergerakan nilai tukar mata uang negara kawasan. Tekanan terhadap rupiah antara lain dipengaruhi oleh meningkatnya faktor risiko global akibat kekhawatiran terhadap prospek ekonomi dunia. Selain itu, meningkatnya permintaan valas untuk memenuhi pembayaran impor turut menekan nilai tukar rupiah. Ke depan, Bank Indonesia akan terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah guna mendukung terpeliharanya kestabilan makroekonomi.

Tekanan inflasi terus menurun. Inflasi IHK pada triwulan III 2011 tercatat sebesar 1,89% (qtq) atau 4,61% (yoy), lebih rendah dari periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan tekanan inflasi ini berasal dari kelompok volatile food dan administered prices seiring dengan membaiknya pasokan, turunnya harga komoditas pangan internasional dan minimalnya kebijakan Pemerintah terkait harga komoditas strategis. Sementara itu, tekanan kelompok inti di luar kenaikan harga emas juga relatif terjaga baik karena kebijakan apresiasi nilai tukar pada periode sebelumnya dan masih cukup memadainya pasokan dalam merespons permintaan. Dengan perkembangan tersebut, inflasi pada tahun 2011 diyakini akan lebih rendah dari 5%. Tahun 2012, inflasi akan tetap terkendali dan diprakirakan di bawah 5% seiring dengan terjadinya koreksi harga komoditas global dan melemahnya perekonomian dunia.

Stabilitas sistem perbankan tetap terjaga dengan fungsi intermediasi yang membaik meskipun terjadi gejolak pasar keuangan akibat pengaruh global. Stabilitas industri perbankan masih tetap terjaga dengan baik sebagaimana tercermin pada tingginya rasio kecukupan modal (CAR/Capital Adequacy Ratio) yang berada jauh di atas minimum 8% dan rendahnya rasio kredit bermasalah (NPL/Non Performing Loan) gross di bawah 5%. Sementara itu, penyaluran kredit untuk pembiayaan kegiatan perekonomian terus berlanjut, tercermin pada pertumbuhan kredit yang mencapai 23,8% (yoy) hingga akhir September 2011. Bank Indonesia terus berupaya menjaga stabilitas sistem perbankan dan mendorong fungsi intermediasi dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dengan mendorong ke arah pertumbuhan kredit produktif sehingga perekonomian nasional tetap dapat mencapai pertumbuhan yang optimal di tengah kondisi perekonomian global yang masih diliputi ketidakpastian.

Laporan Kebijakan Moneter Triwulan III Tahun 2011 DOWNLOAD DISINI

NERACA PEMBAYARAN INDONESIA (NPI) TRW III TAHUN 2011

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada Tw. III-2011mengalami defisit sebesar USD4,0miliar, terutama akibat tekanan pada transaksi modal dan finansial yang mengalami defisit sekitar USD3,4 miliar yang jauh lebih besar dibandingkan surplus transaksi berjalan (USD0,2 miliar). Di tengah ketidakpastian yang tinggi atas penyelesaian krisis utang di Eropa yang menyebabkan perlambatan ekonomi di kawasan tersebut dan juga perlambatan ekonomi AS, kinerja neraca perdagangan barang masih mencatat surplus. Bersama dengan surplus pada transfer berjalan, surplus tersebut mampu melebihi defisit yang terjadi pada neraca pendapatan dan neraca jasa, sehingga transaksi berjalan tetap surplus. Di sisi lain, dampak dari kondisi di Eropa dan AS menyebabkan arus keluar modal investasi portofolio mengalir deras, terutama pada komponen saham dan Surat Utang Negara. Kendatipun demikian, level arus masuk modal langsung yang cukup tinggi mampu menahan laju penurunan kinerja transaksi modal dan finansial menjadi tidak terlalu dalam.

Beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan Neraca Pembayaran Indonesia selama Tw. III-2011, antara lain:

1. Diversifikasi mitra dagang Indonesia mendorong kinerja ekspor di triwulan laporan tetap kuat kendati laju harga komoditas utama ekspor melambat;
2. Pertumbuhan ekonomi Tw. III-2011 cukup tinggi mencapai 6,5%, didukung oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi yang masing-masing tumbuh sebesar 4,8% dan 7,1%. Perkembangan permintaan domestik ini mendorong akselerasi pertumbuhan impor non migas;
3. Produksi minyak yang meningkat dan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) yang sedikit menurun menyebabkan defisit neraca perdagangan minyak mengecil;
4. Gejolak di pasar keuangan global akibat ketidakpastian penyelesaian krisis sovereign debt di kawasan Eropa dan memburuknya perekonomian Amerika Serikat berimbas pada perkembangan pasar finansial di emerging markets, termasuk Indonesia. Derasnya arus keluar modal asing, terutama pada Agustus-September 2011, dari pasar saham domestik dan Surat Utang Negara (SUN) serta besarnya Sertifikat Bank Indonesia (SBI) milik asing yang jatuh tempo menyebabkan tekanan defisit pada transaksi modal dan finansial

Lebih Rinci Neraca Pembayaran Indonesia Trwulan III Tahun 2011 DOWNLOAD DISINI

PSAK UNTUK ASURANSI

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia telah mensahkan dan menerbitkan 3 PSAK untuk asuransi sebagai berikut:

1. PSAK 62: Kontrak Asuransi

PSAK 62 yang diadopsi dari IFRS 4: Insurance Contract per Januari 2009 ini mempunyai tujuan yaitu untuk mengatur pelaporan keuangan kontrak asuransi oleh setiap entitas yang menerbitkan kontrak asuransi.

2. PSAK 28 (revisi 2011): Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian

PSAK 28 merupakan PSAK yang pengaturannya melengkapi PSAK 62. Oleh sebab itu untuk asuradur yang memiliki kontrak asuransi kerugian selain menerapkan PSAK 62, juga harus menerapkan persyaratan dalam PSAK 28 (revisi 2011).

3. PSAK 36 (revisi 2011): Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa

PSAK 36 merupakan PSAK yang pengaturannya melengkapi PSAK 62. Oleh sebab itu untuk asuradur yang memiliki kontrak asuransi jiwa selain menerapkan PSAK 62, juga harus menerapkan persyaratan dalam PSAK 28 (revisi 2011).

PEDOMAN PEMBAYARAN DALAM PELAKSANAAN APBN

Sesuai dengan Keppres No. 42 Tahun 2002 pasal 12 ayat  3 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disebutkan tata cara pengeluaran dan pembayaran dalam pelaksanaan anggaran belanja negara diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan. Berdasarkan Keppres tersebut selanjutnya Menteri Keuangan mengeluarkan PMK tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN yang isinya antara lain sebagai berikut:

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.
2. Tahun anggaran berlaku sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
3. Dalam rangka pelaksanaan APBN, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) melaksanakan penerimaan dan pengeluaran negara secara giral.
4. Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN oleh KPPN dilakukan berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Pembayaran SPM dilakukan dengan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara.
5. Jumlah dana yang dimuat dalam anggaran belanja negara merupakan batas tertinggi untuk tiap-tiap pengeluaran. Pengeluaran atas beban APBN dilakukan berdasarkan atas hak dan buktibukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.
6. Penerbitan SPM oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran didasarkan pada alokasi dana yang tersedia dalam DIPA atau dokumen pelaksanaan anggaran lainnya yang dipersamakan dengan DIPA.
7. Berdasarkan SPM yang disampaikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, KPPN menerbitkan SP2D yang ditujukan kepada Bank Operasional mitra kerjanya.
8. Pengawasan terhadap pelaksanaan pembayaran melalui dana APBN dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Secara lengkap pedoman pelaksanaan APBN dan pedoman pembayaran dalam pelaksanaan APBN dapat dilihat pada aturan berikut ini:

1. Keppres Pedoman Pelaksanaan APBN Download Disini

2. PMK Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN Download Disini
3. Perdirjen Mekanisme Pembayaran yg menjadi Beban APBN Download Disini

  

ALOKASI DANA PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH TA 2011

Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Tahun Anggaran 2011 yang selanjutnya disebut DPPID adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan merupakan bagian dari Dana Penyesuaian sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011.

Alokasi DPPID TA 2011 sebagai berikut:

1.  Infrastruktur bidang pendidikan untuk kabupaten/kota sebesar Rp613.000.000.000,00 (enam ratus tiga belas miliar rupiah);
2. Infrastruktur bidang transmigrasi untuk kabupaten/kota sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah);
3. Infrastruktur bidang lainnya untuk provinsi/kabupaten/kota sebesar Rp5.200.000.000.000,00 (lima triliun dua ratus miliar rupiah).

Arah Kegiatan DPPID TA 2011 antara lain adalah:

1. Bidang Pendidikan untuk pembangunan/rehab ruang belajar dan perustakaan.

2. Bidang transmigrasi untuk pemenuhan fasum dan fasos pemukiman transmigran

3. Bidang lainnya untuk kesehatan, jalan, air minum, irigasi, pertanian dll

PMK tentang alokasi dan tata cara pengelolaan DPPID TA 2011 DOWNLOAD DISINI

Undang-Undang No.11 Tahun 2011 DOWNLOAD DISINI

DESAIN BARU MATA UANG Rp20.000, Rp50.000 DAN Rp100.000

Bank Indonesia (BI) secara resmi mengeluarkan dan mengedarkan Uang Kertas (UK) Rupiah desain baru untuk tiga pecahan yakni Rp 20.000 tahun emisi (TE) 2004, Rp 50.000 TE 2005 dan Rp 100.000 TE 2004. Ketiga pecahan tersebut mulai diedarkan pada Senin 31 Oktober 2011.

Demikian Direktur Perencanaan Strategis dan Hubungan Masyarakat Dyah NK Makhijani dalam rilisnya, Jumat (28/10/2011).

Perlu diketahui bahwa penyempurnaan desain ini secara visual bersifat minor dan bukan merupakan uang emisi baru. Perubahan untuk mengoptimalkan fungsi elemen desain atau up-grading pada masing-masing ketiga pecahan uang kertas tersebut meliputi:

1. Pecahan Rp20.000 Tahun Emisi (TE) 2004
a. Penambahan unsur pengaman rainbow printing di sebelah kanan gambar utama pada bagian depan uang berupa bidang berbentuk segi empat yang memiliki efek berubah warna (efek pelangi) apabila dilihat dari sudut pandang tertentu;

b. Penambahan desain berbentuk lingkaran-lingkaran kecil berwarna hijau dan ditengahnya berwarna putih yang letaknya tersebar di sebelah gambar utama pada bagian depan uang dan belakang uang;

c. Perubahan kode tuna netra (blind code) berupa dua buah empat persegi panjang yang semula tidak kasat mata (invisible) menjadi kasat mata dan terasa kasar apabila diraba (cetak intaglio), terletak di samping kiri gambar utama pada bagian depan uang;

2. Pecahan Rp50.000 Tahun Emisi (TE) 2005
a. Penambahan unsur pengaman rainbow printing di sebelah kanan gambar utama pada bagian depan uang berupa bidang berbentuk segi empat yang memiliki efek berubah warna (efek pelangi) apabila dilihat dari sudut pandang tertentu;

b. Penambahan desain berbentuk lingkaran-lingkaran kecil berwarna oranye dan ditengahnya berwarna putih yang letaknya tersebar di sebelah gambar utama pada bagian depan dan belakang uang;

c. Perubahan kode tuna netra (blind code) berupa dua buah segi tiga yang semula tidak kasat mata (invisible) menjadi kasat mata dan terasa kasar apabila diraba (cetak intaglio), terletak di samping kiri gambar utama pada bagian depan uang.

3. Pecahan Rp100.000 Tahun Emisi (TE) 2004
a. Penambahan unsur pengaman rainbow printing di atas gambar utama pada bagian depan uang berupa bidang berbentuk segi empat yang memiliki efek berubah warna (efek pelangi) apabila dilihat dari sudut pandang tertentu;

b. Penambahan desain berbentuk lingkaran-lingkaran kecil berwarna merah dan ditengahnya berwarna putih yang letaknya tersebar di sebelah gambar utama pada bagian depan dan belakang uang;

c. Perubahan kode tuna netra (blind code) berupa dua buah lingkaran yang semula tidak kasat mata (invisible) menjadi kasat mata dan terasa kasar apabila diraba (cetak intaglio), terletak di samping kiri gambar utama pada bagian depan uang.

d. Penambahan penulisan DEWAN PERWAKILAN DAERAH pada gambar utama di bagian belakang uang yang semula bertuliskan“MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT” menjadi “MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH”.

e. Menghilangkan unsur pengaman berupa Irisafe yang terletak di samping kanan gambar utama pada bagian depan uang.

Sementara itu, elemen desain utama lainnya seperti warna dominan uang, bahan uang, gambar utama dan ukuran uang adalah tetap atau tidak mengalami perubahan.

Sebagai informasi, uang kertas pecahan Rp20.000 TE 2004, Rp50.000 TE 2005 dan Rp100.000 TE 2004 desain lama masih tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah sepanjang belum dicabut dan ditarik dari peredaran oleh Bank Indonesia.