BI RATE NAIK, BAGAIMANA BUNGA KREDIT APAKAH IKUT NAIK?

WAH, akhirnya BI Rate naik tipis 25 basis poin (0,25 persen) menjadi 6,75 persen pada 4 Februari 2011. Bank Indonesia (BI) menanggapi permintaan pasar mengingat inflasi tahunan (year on year/yoy) pada Januari 2011 mencapai 7,02 persen.

Apakah hal ini mendorong bank nasional segera menaikkan bunga kredit? Inflasi terus mendaki melewati target inflasi BI lima persen plus minus satu persen sejak Juni 2010, yakni sekira 5,05 persen menjadi 6,22 persen dan 6,44 persen per Juli dan Agustus 2010.

Inflasi menipis menjadi 5,80 persen dan 5,67 persen per September dan Oktober 2010. Lalu inflasi kembali naik menjadi 6,33 persen, 6,96 persen dan 7,02 persen per November, Desember 2010, dan Januari 2011.

Pro dan kontra mengenai perlunya BI meningkatkan BI Rate terus bermunculan. Pandangan kontra mengatakan, BI Rate tidak perlu naik mengingat inflasi saat ini akibat gejolak harga pangan (volatile food) dan harga yang diatur pemerintah (administered price).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), dari inflasi 6,96 persen per Desember 2010, sektor bahan makanan menyumbang 3,5 persen, sektor makanan 1,23 persen, serta sektor perumahan air dan listrik 1,01 persen. Harga bahan pangan seperti beras,cabai, dan minyak goreng juga menjadi pemicu utama inflasi akhir 2010. Intinya, inflasi kini disebabkan faktor nonmoneter.

Sebut saja, anomali iklim, gagal panen raya, dan infrastruktur yang kurang memadai sehingga menghambat distribusi bahan pokok. Sebaliknya,pandangan pro menyatakan, BI perlu menanggapi pasar untuk menaikkan BI Rate.

Alasannya, bunga riil (real interest rate), yakni selisih bunga dikurangi laju inflasi tahunan agar tidak jatuh terlalu dalam. Tengok saja, bila bunga deposito tujuh persen, selisih bunga riil bakal negatif (negative spread) setelah dikurangi inflasi 7,02 persen.

Artinya, bunga deposito tertelan habis oleh pajak penghasilan dan inflasi. Oho, deposan bukan untung malah buntung. Alasan makronya, supaya arus dana jangka pendek yang pulang kampung (capital outflow) tidak semakin deras. Kalau hal ini terjadi dikhawatirkan akan mendorong nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah (depresiasi).

Akhirnya, BI memenuhi permintaan pasar. Namun yang harus diingat, makin tinggi BI Rate akan makin tinggi pula biaya moneter. Pada 2009, BI mengeluarkan biaya moneter Rp22,47 triliun sehingga defisit anggaran mencapai Rp1 triliun.

Pada 2010, BI memproyeksikan anggarannya akan defisit hingga Rp22 triliun. Kenaikan defisit ini merupakan konsekuensi dari biaya stabilisasi nilai tukar rupiah dan pengendalian inflasi. Lantas, apakah kenaikan BI Rate tersebut akan mengerek bunga kredit? Belum tentu. Hal ini dilandasi pertimbangan berikut ini.

Pertama, menggenjot dana murah. Kalau BI Rate "hanya" naik 25 bps, bank nasional masih mampu menyangga beban operasional. Minimal ada dua jurus utama yang bisa dimainkan bank nasional. Hal pertama yang harus dilakukan adalah bank nasional terus menggali dan menghimpun dana dari dana murah antara lain dari giro dan tabungan.

Sebagai catatan, bunga deposito dikenal sebagai sumber dana. Meski kemungkinan besar bunga tabungan tidak akan naik, tetapi akan terjadi jor-joran pemberian hadiah.

Hadiah itu bertujuan untuk merangsang calon nasabah makin banyak menabung. Sesuai dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) No 2/PLPS/2010 tanggal 25 November 2010, LPS melarang bank nasional untuk memberikan hadiah berupa uang tunai (cashback).

Artinya, cashback ini dianggap sebagai bagian dari tingkat bunga. Namun, hadiah dari program penghimpunan dana yang dilakukan bank melalui undian berhadiah yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak termasuk sebagai bunga.

Jurus kedua adalah menipiskan tingkat margin. Sebagai pengetahuan, target margin merupakan salah satu pilar terbentuknya bunga kredit. Nah, kalau tingkat margin dipotong sedikit saja, bank nasional masih bisa bernafas lega. Buktinya apa?

Lihat saja, margin bunga bersih (net interest margin/ NIM) masih bertengger tinggi 5,74 persen per November 2010 yang justru naik dari 5,73 persen pada bulan sebelumnya. NIM ini jelas lebih tinggi daripada negara tetangga Singapura, Malaysia, dan Filipina yang mencapai sekira tiga persen.

Selain itu, bank nasional harus mau mendongkrak tingkat efisiensi yang tercermin pada rasio beban operasional berbanding pendapatan operasional (BOPO). Menurut Statistik Perbankan Indonesia (SPI), November 2010 yang terbit 17 Januari 2011, BOPO bank nasional mencapai 85,54 persen membaik dari 86,55 persen per Oktober 2010. Bagaimana kiat menghemat? Salah satu strateginya adalah mengerem promosi besar-besaran. Satu lagi.

Bank nasional bisa menggeber pendapatan nonbunga (fee-based income). Pendapatan gurih ini bersumber antara lain dari remitansi, pembiayaan perdagangan (trade finance) misalnya ekspor, impor, bank garansi, manajemen kas (cash management), manajemen kekayaan (wealth management), pengelolaan rekening, ATM, mobile, internet, dan SMS banking.

Dengan demikian, bank nasional akan tetap mampu menggalang pendapatan nonkredit. Kecenderungan bank nasional untuk lebih memacu fee-based income akan kian meningkat pada 2011 terlebih ketika BI Ratemeningkat walau tipis.

Esensinya, bunga kredit belum segera naik. Namun, sejatinya bank nasional makin tertekan dengan aneka kebijakan BI. Katakanlah, kebijakan giro wajib minimum (GWM) yang mencakup tiga hal.

Pertama, GWM Primer dalam rupiah naik dari lima persen menjadi delapan persen dari dana pihak ketiga (DPK) rupiah per 1 November 2010.

Kedua, GWM Sekunder dalam rupiah tetap 2,5 persen dari DPK rupiah.

Ketiga, GWM-LDR dengan kisaran 78-100 persen efektif 1 Maret 2011. Belum lagi, kenaikan GWM valas yang terbang tinggi dari satu persen menjadi lima persen dari DPK valas per 1 Maret 2011.

Kemudian, GWM valas kian gendut menjadi delapan persen per 1 Juni 2011. Sungguh, ini semua membutuhkan modal besar bagi bank nasional untuk mampu bertahan apalagi meraih target pertumbuhan kredit 22–23 persen.