Terkait proses bobolnya pajak negara, paling tidak terdapat 5 modus operandi mafia pajak yaitu:
1. Pertama, melakukan nego terhadap pemeriksa/pemungut pajak. Artinya bila pajak perusahaan ada 10, maka akan terjadi negosiasi sehingga hanya 5 pajak yang dibayar.
2.Kedua, penyelesaian keberatan yang dilakukan pada tingkat direktorat keberatan dan banding dengan telah dibicarakan terlebih dahulu angkanya. "Itu juga kurang lebih seperti tadi (poin pertama) tetapi telah berada pada direktorat keberatan dan banding."
3.Ketiga, penyelesaian keberatan pada tingkat pengadilan pajak. Hal ini dilakukan apabila keberatan dari wajib pajak tidak bisa diselesaikan pada tingkat direktorat keberatan banding. Ketika tiba di pengadilan banding, akan ada dua kemungkian. Apabila banding diterima artinya negara kalah. Sebaliknya, ketika banding ditolak artinya negara menang. Persoalannya, petugas pajak yang ditunjuk mewakili negara di pengadilan pajak sebagai penelaah banding kadangkala tidak pernah hadir." Dengan begitu, sambungnya, putusan banding itu tidak diketahui penelaah banding, apalagi eksekusinya.
4.Keempat, banyaknya konsultan pajak gelap (bukan pajak gelapnya) yang bertindak tidak sesuai perintah dari institusi.
5.Kelima, menahan Surat Ketetapan Pajak oleh oknum direktorat pajak, yang hanya bisa dikeluarkan dengan deal-deal tertentu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar